Upaya Pengembangan E-Government di Disdikpora Palembang

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui electronic government (e-government). Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dieliminir melalui pemanfaatan e-government menjadi lebih fleksibel dan lebih berorientasi kepada kepuasan pengguna.

Upaya pengembangan e-government menjadi komitmen pemerintah pusat untuk melakukan pemanfaatan Teknologi Informasi di sektor publik. Komitmen tersebut menjadikan stimulus bagi Pemerintah Kota Palembang untuk mengembangkan e-government pada jajarannya, termasuk juga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana upaya pengembangan e-government pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang  ?

Perspektif pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survey, yakni penelitian yang mengambil data menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang utama.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa : Penerapan e-government artinya menyelenggarakan roda pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang berarti melakukan transformasi sistem proses kerja manual ke sistem yang berbasis elektronik. Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Proses penerapan e-government dan upaya pengembangannya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang : a) Pembangunan Infrastruktur e-government Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang yang telah dilaksanakan adalah membangun jaringan LAN, yang menghubungkan unit kerja sebanyak 3 titik dan telah berjalan, tapi masih ada unit kerja belum terhubung karena keterbatasan anggaran. Infrastruktur yang ada meliputi : Pembangunan sistem komputerisasi dan jaringan komputer, pembangunan sarana akses informasi publik, pembangunan sarana akses internet. b) Sistem Aplikasi e-government : Pembangunan sistem aplikasi e-government Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang masih berbentuk pulau-pulau aplikasi yang belum terintegrasi satu sama lain dan dibangun mempergunakan bahasa pemprograman dan sistem basis data konvensional yang sulit beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan baru pemerintah, sehingga diperlukan usaha, waktu dan biaya jika terjadi perubahan modul tambahan baru. Keseluruhan proses pengembangan aplikasi dan basis data yang ada tidak meninggalkan dokumen berisi desain teknis sistem terkait sehingga menimbulkan proses ketergantungan yang tinggi kepada pihak yang membuatnya. Aplikasi-aplikasi yang telah dibangun banyak yang tidak digunakan oleh user dikarenakan alih teknologi dari pihak membangun dan pemakai tidak berjalan sebagaimana mestinya dan juga faktor perubahan budaya kerja yang belum tersosialisasi dengan baik. Pembangunan Aplikasi yang ada meliputi : Pembangunan sistem aplikasi layanan publik (masyarakat dan bisnis), Pembangunan sistem aplikasi layanan internal lembaga pemerintah. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk mengatasi minimnya SDM TI di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan dalam rangka penyiapan SDM teknologi informasi untuk mendukung e-government telah selenggarakan pelatihan-pelatihan bagi pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan unit kerja serta mereka yang ingin atau berkepentingan untuk tahu lebih jauh mengenai konsep maupun aplikasi e-government. Tujuan pelatihan, agar program-program aplikasi yang telah dibangun dapat dipakai dan berjalan dengan semestinya. Selain itu, pelatihan juga dapat juga untuk meningkatkan wawasan pengetahuan di bidang TI, guna memberikan kompetensi dan keahlian baru. Pelatihan ini tidak saja ditujukan pada mereka yang berada di level pegawai atau staf belaka, namun juga ditujukan bagi para pimpinan didalam pemeritahan. Program pelatihan dapat dikategorikan : a) Pelaksanaan Training Need Assessment dan penyiapan program pengembangan Sumber Daya Manusia. b) Pelaksanaan training secara berkala sesuai kebutuhan.

2) Faktor yang mendukung dan menghambat penerapan e-government di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang : a) Faktor Pendukung : Adanya Inpres No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, Adanya Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang pada tanggal 28 Oktober 2009 tentang pembangunan Sistem Informasi Terpadu Di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dalam mewujudkan E-government tahun 2009, Adanya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan e-government. B) Faktor Penghambat : a) Pelaksanaan program e-government belum tersosialisasi dengan baik. b) Terbatas kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi Informasi. c) Penolakan budaya kerja baru Pelatihan dari kerja manual menjadi  digital. d) Infrastruktur yang ada masih belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan.

3) Langkah-langkah dan kebijakan yang perlu dilakukan untuk penerapan e-government dan pengembangannya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang : a) Perencanaan/ dokumen cetak biru e-government : Dokumen cetak biru sebagai acuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dalam membangun dan mengembangkan e-government. Dokumen ini disusun oleh konsultan TI yang dibuat untuk mendefinisikan arah pembangunan dan pengembangan e-government secara menyeluruh, termasuk didalamnya merumuskan rencana kerja serta target atau sasaran yang ingin dicapai di tiap tahapan pembangunan. Ruang lingkup pembangunan meliputi Infrastruktur, Sistem Aplikasi, SDM, Anggaran dan Prosedur yang berkaitan dengan e-government. Tapi dalam kenyataannya pelaksanaan pembangunan e-government Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang belum sesuai dari tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. b) Strategi pembangunan e-government. Untuk pembangunan dan pengembangan e-government diperlukan langkah-langkah yang konkrit atau strategi yang tepat agar sasaran pembangunan di setiap tahapan dapat tercapai. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang telah membuat strategi pembangunan dan pengembangan e-government. Hanya saja strategi yang ada belum bisa terakomodir keseluruhan karena keterbatasan SDM dan anggaran. c) Alur pembangunan dan tahapan pengembangan e-government.Alur pembangunan telah dibuat oleh konsultan TI hanya saja karena semua pihak yang terlibat langsung dalam proyek ini belum menerapkannya secara baku sehingga tujuan yang dibuat belum dapat direalisasikan.